Hatta: Jangan Ada PHK

AppId is over the quota

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa berharap, sektor usaha diminta untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada setiap karyawannya. Justru perusahaan harus bisa meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan untuk bisa meningkatkan perekonomian.

"Tahun ini kita konsen meningkatkan penciptaan lapangan kerja 700 ribu-1 juta di tengah kondisi pasar yang kurang menguntungkan. Serta tetap mempertahankan jangan ada PHK," kata Hatta selepas Rapat Koordinasi di kantornya Jakarta, Kamis (10/1/2013).

Menurut Hatta, masing-masing perusahaan diminta untuk melakukan pendekatan mengintensifkan buruh (labour intensif). Selain itu, Hatta juga meminta bahwa proyek-proyek pemerintah terkait infrastruktur yang saat ini masih terhambat agar segera diselesaikan secara cepat untuk bisa meningkatkan penciptaan lapangan kerja.

Di sisi lain, pemerintah juga akan terus meningkatkan penciptaan wirausaha, penyediaan program beasiswa hingga universitas. "Jangan sampai ada putus sekolah mulai dari SMP hingga universitas," tambahnya.

Sekadar informasi, ada lima hal yang harus diperhatikan untuk bisa meningkatkan lapangan kerja di masyarakat. Kelima langkah itu perlu untuk menangani persoalan tenaga kerja. Hal pertama yang mengganggu ketenagakerjaan di Tanah Air adalah iklim investasi yang masih belum kondusif.

Saat ini, masih ada iklim investasi yang belum berpihak ke pengusaha, misalnya kepastian untuk berusaha ataupun soal reformasi birokrasi satu pintu. Masalah kedua menyangkut bagaimana mengidentifikasi setiap proyek untuk bisa menciptakan lapangan kerja.

Saat ini, pemerintah terus menghitung daya serap setiap proyek untuk menciptakan lapangan kerja. "Dana APBN kita akan kita alokasikan untuk infrastruktur, ini yang akan bisa meningkatkan lapangan kerja juga," tambah Hatta.

Problem ketiga terkait regulasi-regulasi yang menghambat penciptaan tenaga kerja baru. Langkah keempat adalah memastikan tidak ada unjuk rasa buruh di semua industri. "Soal masalah perburuhan, jangan sampai ada masalah lagi. Jangan sampai ada pengusaha yang relokasi. Kita jaga agar jangan sampai pindah," ujarnya.

Langkah kelima adalah memastikan proyek-proyek yang sudah disetujui APBN agar tetap sesuai dengan Marsterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Pemerintah akan menentukan target penyerapan tenaga kerja baru mencapai 750.000 hingga 1 juta orang per tahun.

Tahun lalu pemerintah hanya menargetkan penyerapan 460.000 orang tenaga kerja. Dengan adanya target tersebut, angka pengangguran bisa ditekan dari 6,32 persen pada 2012 menjadi 5 persen pada tahun 2013.

Hatta: Importir Tunggal Itu Monopoli

AppId is over the quota
KOMPAS/HERU SRI KUMORO Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, Pemerintah memang ingin meningkatkan peran Perum Bulog dalam menstabilisasi harga. Namun, kata dia, bukan berarti Bulog menjadi importir tunggal.

"Nggak boleh yang tunggal-tunggal. Monopoli itu namanya. Selalu saja monopoli itu tidak menimbulkan kebaikan," sebut Hatta seusai menghadiri acara buka puasa di Kantor Menko Perekonomian, Rabu (15/8/2012) malam.

Diterangkan Hatta, Pemerintah menginginkan peran Bulog meningkat dalam hal menstabilisasi harga sejumlah komoditas. Kemungkinan komoditas yang ingin dijaga Pemerintah adalah gula dan kedelai.

"Ini sekarang G-20 sudah mengingatkan kemungkinan komoditi akan meningkat (atau) naik (harganya). Kita harus punya pangan untuk melakukan stabilisasi," tambahnya.

Namun demikian, rencana Pemerintah tersebut bukan berarti menjadikan Bulog sebagai importir tunggal. Menurut Hatta, importir tunggal sama saja dengan monopoli.

"Even negara pun jangan melakukan monopoli, tapi dia memiliki ruang untuk melakukan intervensi," tutur Hatta.

Intinya, jelas Hatta, Bulog harus mempunyai stok yang cukup untuk menstabilkan harga komoditas. Dengan stok yang cukup, pelaku usaha lainnya tidak berani untuk memainkan harga.

"Intinya itu. Sama kayak beras. Beras memang kita tidak mengizinkan untuk mengimpor selain Bulog. Karena kenapa? Karena kita melindungi petani kita," tandas Hatta.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan, pemberian wewenang sebagai stabilisator harga dalam negeri harus didukung Pemerintah dengan memberikan alokasi impor lebih besar kepada Bulog.

"Begitu Bulog ditetapkan jadi badan penyangga, tentunya harus di-back up, kaitannya dengan impor. Tidak bisa Bulog diminta terjun bebas. Kalau impor dibebasin, ya pasti mereka (importir) sudah punya jaringan lebih luas," ujar Sutarto, di Jakarta, Senin (13/8/2012) lau.

Pihaknya menyadari saat ini struktur pasar sudah terbentuk dengan adanya beberapa importir yang menjadi pemain utama dalam perdagangan komoditas tertentu. Oleh sebab itu, Bulog meminta Pemerintah mengambil keputusan menyangkut jumlah yang dapat diimpor dan pengalokasiannya.

Disebutkan Sutarto, pemberian alokasi impor harus diikuti dengan kewajiban menyerap produksi dalam negeri baik oleh Bulog maupun importir. Lalu BUMN pangan ini pun berharap setidaknya dapat menyangga beras, gula dan kedelai pada 2014 dengan menguasai minimal 15 persen dari kebutuhan tiga komoditas tersebut untuk mengendalikan harga pasar.