Pertumbuhan Ekonomi 2013, BI Lebih Optimis Dibanding Pemerintah

AppId is over the quota

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) memiliki penilaian yang lebih optimis dibanding pemerintah soal pertumbuhan ekonomi di 2013. Salah satu alasannya adalah membaiknya pertumbuhan ekonomi global, meski belum cepat.

Gubernur BI Darmin Nasution menjelaskan perekonomian Indonesia di tahun 2013-2014 diperkirakan akan tumbuh 6,3-6,8 persen dan 6,7-7,2 persen. "Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi yang terus meningkat dan investasi yang tetap kuat, sementara ekspor diprakirakan akan membaik," kata Darmin dalam konferensi pers di kantor BI Jakarta, Kamis (10/1/2013).

Jika target bank sentral mencapai level tersebut, maka target itu sedikit lebih tinggi di atas target pertumbuhan ekonomi versi pemerintah di level 6,5 persen.

Menurut Darmin, daya tahan ekonomi selama ini didukung oleh stabilitas makro dan sistem keuangan yang terjaga, sehingga akan mampu memperkuat permintaan domestik. Di sisi lain, kinerja konsumsi rumah tangga dan investasi yang meningkat mampu menahan dampak turunnya pertumbuhan ekspor terutama mulai paruh kedua 2012.

Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh kinerja sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta sektor pengangkutan dan komunikasi. "Sehingga pertumbuhan ekonomi 2012 sebesar 6,5 persen," tambahnya.

Kaji Kereta Layang, Pemerintah Sambangi Jepang

AppId is over the quota
Kompas/Ambrosius Harto Kereta super cepat dan amat nyaman Shanghai Maglev Train di Stasiun LongYang, Shanghai, China, Selasa (19/7/2011). Kereta ini hanya menghabiskan sekitar tujuh menit untuk mencapai Bandar Udara Internasional Shanghai berjarak sekitar 31 kilometer dengan kecepatan maksimum 431 kilometer per jam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk mengatasi kemacetan ruas tol dalam kota, ada wacana untuk membangun Urban Railway Transportation di sepanjang jalan dari Bekasi ke Slipi. Untuk mengkaji rencana tersebut, pemerintah bahkan sudah melakukan studi banding ke Jepang.

Menteri Perhubungan E.E. Mangindaan menjelaskan untuk mengatasi kemacetan ibukota memang diperlukan integrasi dengan beragam moda transportasi. "Kita sudah ke Jepang untuk melihat contoh-contoh moda transportasi di sana. Asal itu antarmoda, jangan berdiri diri sendiri," kata Mangindaan saat ditemui di acara Mudik Gratis BNI di Parkir Timur Senayan Jakarta, Rabu (15/8/2012).

Rencana pembuatan Urban Railway Transportation sempat diwacanakan oleh PT Hutama Karya. Pembangunan railway ini akan terbentang sepanjang 22 km dari Bekasi hingga Slipi. Rencananya proyek itu akan dibahas dengan pemerintah pusat dan daerah.

Meski akan membangun railway di atas jalan tol, PT Hutama Karya mengklaim tidak akan mengganggu lalu lintas tol dalam kota yang selalu macet setiap hari. Perseroan sudah memiliki rencana untuk membangun konstruksi tanpa mengganggu lalu lintas.

Agar tidak mengganggu jembatan penyeberangan, perseroan akan membangun railway lebih tinggi, yaitu 15 meter dan hanya memerlukan pier (di tengah jalan tol sebagai tiang pancang sepanjang 1,8 meter). Di atas railway nanti juga bisa berjalan bus Trans Jakarta bebas hambatan. Perseroan sudah memikirkan alokasi jalan hingga cukup dipakai oleh beberapa moda transportasi.

"Kereta api dan mass rapid transportation (MRT) itu juga harus dilayangkan. Kalau perlu double," tambah Mangindaan.

Sekadar catatan, Direktur Utama Hutama Karya Tri Widjayanto menjelaskan pembangunan railway ini akan memerlukan investasi Rp 7 triliun dan memakai anggaran negara. Saat ini perseroan sedang fokus menyampaikan kajian aspek finansial dan hukumnya ke Kementerian Perhubungan.

Di sisi lain, Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan masih belum setuju atas rencana Hutama Karya mengerjakan proyek tersebut. Masalahnya, proyek tersebut memakai uang negara. "Bila memakai uang negara, itu akan melalui proses panjang. Beda dengan dana kas internal," kata Dahlan.

Selain itu, masyarakat yang akan memakai railway nanti diharuskan untuk membayar uang tol sebesar Rp 40.000-Rp 70.000. Dana sebesar itu, menurut Dahlan justru akan memberatkan warga yang ingin memakai fasilitas tersebut. "Sekarang saja jalan tol hanya bayar Rp 20.000, masa masyarakat suruh bayar Rp 40.000, mana mau. Itu yang menyebabkan saya menolak," jelasnya.

Kendati demikian, Dahlan masih sepakat soal dana Rp 7 triliun tersebut. Di sisi lain, kerugian bahan bakar minyak (BBM) setiap tahun akibat kemacetan Jakarta diperkirakan sebesar Rp 9 triliun. "Itu akan dipertimbangkan. Negara akan keluar sekali Rp 7 triliun, namun akan hemat Rp 9 triliun setiap tahun akibat pemborosan BBM," jelasnya.

Tunggakan KUT, Perbankan Siap Ikuti Kebijakan Pemerintah

AppId is over the quota
Petani di Desa Cikumpay, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, memanen padi, Kamis (19/7). Sejumlah lahan pertanian di daerah itu, termasuk di Karawang dan Subang, beralih fungsi menjadi pabrik, permukiman, dan perkantoran beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan industri dan jumlah penduduk turut memicu alih fungsi lahan pertanian.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarifuddin Hasan mengatakan, sebanyak 14 bank siap mengikuti kebijakan Pemerintah terkait penuntasan masalah tunggakan Kredit Usaha Tani (KUT).

"Oh siap asalkan itu kebijakan Pemerintah," sebut Syarifuddin ketika ditanyai kesiapan perbankan terhadap rencana penghapusan tunggakan KUT, di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Rabu (15/8/2012).

Dijelaskan dia, ada 14 bank yang ikut ambil bagian dalam penyaluran KUT sekitar tahun 1998 tersebut. Dari 14 bank itu, ada sejumlah bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Kebanyakan BUMN," tambahnya.

Ia menyebutkan, tunggakan KUT terbesar ada di BRI yakni Rp 2 triliun. Sementara total tunggakan KUT sebesar Rp 5,7 triliun. Sejauh ini, kata dia, belum ada tunggakan KUT yang diputihkan.

Hal itu masih dalam proses. Pemerintah pun akan membawa masalah ini ke DPR RI. Sedangkan, perbankan sendiri akan mengikuti kebijakan Pemerintah. "Tawaran dari perbankan itu tergantung dari Pemerintah bagaimana," lanjutnya.

"Apapun keputusan Pemerintah banknya siap," tandas Syarifuddin.

Pada tahun 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah menyatakan akan menghapus tunggakan KUT. Menurut Presiden, ini dilakukan agar para penunggak yang terdiri atas petani dan koperasi dapat segera bangkit dan memperoleh modal lagi. Pemerintah, lanjut Presiden, akan segera menyusun peraturan hukum dan berbagai instrumen guna menyiapkan pola penyelesaian tunggakan KUT yang adil.

Pemerintah juga akan segera berkonsultasi dengan DPR untuk meminta persetujuan penghapusan KUT itu. Dampak dari tunggakan KUT dari tahun penyediaan 1998/1999, saat Indonesia terjerat krisis moneter, dirasakan oleh koperasi kecil yang tersebar di berbagai daerah.

Akibat tunggakan itu, koperasi sulit memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan karena dimasukan dalam daftar hitam (black list). Selain itu, pengurus koperasi harus mengalami keresahan karena berhadapan dengan penegak hukum tanpa penyelesaian masalah yang jelas.

Sementara itu, penagihan tunggakan langsung kepada petani yang tidak mampu dikhawatirkan oleh pemerintah justru akan memperburuk kondisi ekonomi mereka.

"Argumen pemerintah jelas bahwa ketidakmampuan petani membayar tunggakan karena krisis sama dengan pengutang besar BLBI yang sudah diputus oleh pemerintah terdahulu. Ini demi keadilan," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Jakarta, Senin (3/3/2008).